Wednesday, November 7, 2012

Bangsa Tanpa Negara (Catalonia is not Spain) II


Eksistansi Catalan yang menjadi bagian dari Negara Sapanyol. Kehadiran Catalan sebagai bangsa kembali mematik diskurus mengenai relasi bangsa dan Negara. Mengutip Enric Prat de la Riba, Manuel Castells menganjurkan agar perlu membedakan antara  Negara dengan bangsa. Negara adalah organisasi politik yang secara eksternal merupakan kekutan independen dan secara internal adalh kekuasaan tertinggi dengan kekuatan utama ada dirakyat dan uang untuk menjaga idependensi dan otoritasnya.
Dalam relasi antara bangsa dan Negara, Castells mengeksplorasi dua kasus berbeda yakni kasus Uni Soviet dan Catalunya (Spanyol). Menurut Castells, kasus yang dihadapi Uni Soviet itu menunjukkan bangsa yang melawan Negara (nations against state). Sementara kasus kedua, dihadapi oleh Catalunya yang didentifikasi sebagai bangsa dan negara (nations without state).

Pengalaman Catalunya mengajak kita untuk merefleksikan kondisi dimana sebuah bangsa eksis dan merekonstruksi dirinya, bukan sebagai sebuah negara-bangsa dan tanpa bermaksud mendirikan salah satu diantaranya. Pimpinan tertinggi Catalunya, Jodri Pujol menuturkan kalau Catalunya merupakan bangsa tanpa negara. Kasus Ctalunya itu cukup rumit karena mereka memiliki bahasa dan budayanya sendiri tetapi Negara mereka adalah Spanyol.

Berdasarkan penggambaran kasus di Uni Soviet serta Catalunya, Castells menuturkan kalau ia menggarisbawahi bangsa sebagai komunitas budaya yang dokonstruksi dalam pikiran masyarakat dan memori bersama tentang sejarah dan politik.

Dua kasus kembali menggambarkan karakteristik dari periode sejarah saat ini. Pertama, disintegrasi Negara dengan banyak bangsa yang mencoba untuk tetap berdaulat secara penuh akan menolak pluralitas konstituen bangsanya. Kasus ini menimpa Uni Soviet awal, Yugos Lvia, Ethiophia dan Cekoslavakia. Disintegrasi ini menghasilkan apa yang disebut sebagai quarsi  nations states. Kedua, kita mengamati perkembangan “Negara” yang hanya menjadi Negara bagian tetapi memaksa pemerintahan pusat untuk menyesuaikan dan mengakui kedaulatan seperti kasus Catalunya, Basque, Flueders, Wallonie, Scotland dan Timor Timur (sebelum merdeka).

No comments:

Post a Comment