Tuesday, November 6, 2012

Demokrasi Dan Pembangunan Ekonomi


Dunia saat ini terbagi menjadi dua bagian, yakni negara maju dan negara berkembang, negara maju lebih mapan dari sisi politik, ekonomi, budaya dan sosialnya, sedangkan negara berkembang masih dalam masa transisi menuju good governance dalam berbagai hal. Di negara maju sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem yang demokratis sehingga menimbulkan perekonomian yang liberal, budaya yang makin terbuka satu dan lainnya serta kebebasan bagi tiap-tiap individu untuk menentukan haknya.

Seperti yang di ungkapkan oleh Robert Dahl, keunggulan demokrasi diantaranya:
1.      demokrasi membantu mencegah tumbuhnya pemerintahan kaum otokrat yang kejam dan licik,
2.      demokrasi menjamin bagi warga negaranya sejumlah hak asasi yang tidak diberikan dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis,
3.      demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya,
4.      pemerintah demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relative tinggi,
5.      negara-negara dengan pemerintahan demokratis cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.

Berbeda dengan negara berkembang yang masih dalam tahap transisi menuju sistem pemerintahan yang ideal contohnya seperti negara berkembang tersukses yakni Brazil, Rusia, India, China. Dalam hal ini keempat negara maju selaras dalam demokrasi dan ekonomi pembangunan negara, kecuali China.

Dua Puluh Tahun yang lalu, sebuah tragedi kemanusiaan terjadi di negeri China. Puluhan ribu mahasiswa yang menuntut demokratisasi di lapangan Tiananmen ditindak represif, sejumlah tank pasukan Tentara Merah menggilas mereka, ribuan mahasiswa tewas, ribuan mahasiswa ditangkap ke penjara, ratusan lainnya hilang entah ke mana. Sampai sekarang para aktivis mahasiswa masih ada yang berada di penjara dan mereka yang berhasil melarikan diri terus memperjuangkan demokrasi di negeri itu.

Peristiwa Tiananmen yang terjadi pada 4 Juni 1989 adalah sejarah kelam pemerintahan komunis China setelah Revolusi Kebudayaan. Meskipun sudah dua puluh tahun berlalu, dosa sejarah ini sepertinya terus membayangi. Seminggu menjelang tanggal 4 Juni, pemerintah China selalu sibuk mengamankan lapangan Tiananmen, pasukan Tentara Merah dalam posisi siaga berjaga-jaga di sekitar lapangan itu. Siapa pun yang mempersoalkan kembali tragedi berdarah itu ditindak. Para wisatawan yang mengambil gambar juga dipaksa untuk menghapus dari kameranya. Seorang fotografer dari Assosiated Press sempat ditangkap ketika mengambil gambar di lokasi pembantaian mahasiswa itu.

Namun bersamaan dengan peningkatan kemajuan ekonomi yang rata-rata tumbuh 10 persen sejak 1980-an, China menjadi super power baru yang secara geopolitik berpotensi menjadi ancaman negara-negara industri maju. Tak heran, Barat gencar melancarkan propaganda agar China mempromosikan demokrasi dan HAM sebagai bagian agenda pembangunan, yang kini menjadi arus-utama percaturan global.

Namun, China bergeming, teguh menempuh jalan politik sendiri yang lebih cocok dengan kebutuhan domestik. China tidak serta-merta mengadopsi ide-ide demokrasi dan HAM yang disuarakan Barat karena sarat kepentingan politik-ekonomi, selain mengandung bias ideologis-dominasi dan hegemoni. Isu demokrasi dan HAM sekadar kamuflase untuk menyembunyikan kepentingan ekonomi Barat atas negara berkembang, seperti diingatkan Joel Rocamora (2002). Adapun persoalan Cina ini akan dibahas dalam studi kasus.

Kembali ke Demokrasi yang merupakan sistem yang dianggap ideal oleh sejumlah besar negara untuk model suatu pemerintahan yang baik, dalam mengaitkan berbagai macam elemen-elemen suatu negara yang demokrasi, (seperti, adanya partai politik, pemilu, serta kebebasan individu dan kelompok). Di dalam sebuah negara yang demokrasi segala macam kegiatan yang berkaitan dengan kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat, rakyatlah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengontrol, memilih dan menjalankan suatu demokratisasi negara. Pemimpin yang berkuasa tidak lepas dari kontrol rakyat yang di representatifkan melalui sebuah lembaga legislatif.

Dampak dari sistem negara yang demokrasi dapat berimbas ke berbagai macam hal, seperti politik, budaya, ekonomi, sosial, hukum, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pemakalah memfokuskan pembahasan mengenai demokrasi pembangunan ekonomi negara. Ekonomi suatu negara bergantung terhadap kebijakan yang diambil oleh pihak pemerintah yang memimpin dan ideologi suatu negara.

Telah menjadi perdebatan dikalangan ilmuwan politik dan ilmuwan ekonomi mengenai pandangan dan kesimpulan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Ada ilmuwan yang meyakini demokrasi dapat mendorong dan berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi, sebagian lagi menyatakan keduanya tidak ada hubungan kausalitas, namun ada juga yang berpendapat demokrasi bersifat indirect impact terhadap pertumbuhan ekonomi.


No comments:

Post a Comment