KEMAJUAN EKONOMI DAN DEMOKRASI

"Bangsa Indonesia telah memilih jalur demokrasi untuk membangun negara ini. Pilihan itu adalah benar. Selanjutnya, dengan menarik pelajaran dari pengalaman sendiri dan pengalaman negara-negara lain yang mengikuti jalur ini, bangsa Indonesia memperoleh gambaran mengenai jalan yang kemungkinan akan dilalui ke depan." (Prof. Boediono, 24, Februari, 2007)

Apakah terbukti ekonomi liberal mendukung demokrasi. Kenapa perubahan ekonomi dapat mendorong perubahan rezim ?. Dalam menjawab persoalan seperti ini, penulis akan menggunakan pemaparan dari Prof. Boediono yang saat pengukuhan guru besarnya menyampaikan makalah ilmiahnya berjudul Dimensi Ekonomi-Politik Pembangunan Indonesia.

Prespektif liberal menganggap ekonomi dunia adalah faktor-faktor yang dapat menguntungkan pada pembangunan ekonomi yang interdependensi, serta keterkaitan ekonomi yang maju dan ekonomi yang kurang berkembang akan cenderung berpihak pada yang kurang berkembang.

Aliran liberalisme menganggap bahwa ekonomi dunia yang interdepensi berdasar perdaganagan bebas, spesialisasi dan divisi tenaga kerja internasional mendorong pembangunan domestik. Perdagangan dapat menjadi "mesin pertumbuhan dan negara kurang berkembang mendapat modal, tekhnologi, dan masuk kedalam pasar dunia.

Dalam hal tersebut Prof. Boediono menambahkan, pada tahap awal faktor ekonomi sangat menentukan pelaksanaan demokrasi. Kemungkinan kegagalan demokrasi sangat tinggi pada tingkat penghasilan per kapita rendah dan secara progresif akan menurun dengan kenaikan penghasilan.

"Apabila kita hitung, tahun 2006 penghasilan per kapita Indonesia diperkirakan sekitar 4.000 dolar AS, sedangkan batas kritis bagi demokrasi sekitar 6.600 dolar AS. Kita belum dua pertiga jalan menuju batas aman bagi demokrasi" ucapnya.

Sejumlah studi empiris lain, terutama oleh para ekonom menyimpulkan, demokrasi bukan penentu utama prestasi ekonomi. Bagi negara-negara berpenghasilan rendah, penegakan hukum lebih menentukan kinerja ekonomi daripada demokrasi.

Apabila kesimpulan ini benar, lanjut Prof. Boediono, maka negara-negara berpenghasilan rendah dapat memacu pertumbuhan ekonominya, meskipun mereka belum siap menerapkan demokrasi, asalkan dapat memperbaiki penegakan hukum. "Tetapi, seperti yang saya singgung tadi, dengan meningkatnya kemakmuran, demokrasi akan makin 'diminta' oleh masyarakat".