MESIR
Ø Bentuk Pemerintahan :
Republik
Ø Kepala Pemerintahan :
1)
Ketua Dewan Tinggi
Angkatan Bersenjata Mesir: Mohamed Hussein Tantawi
2)
Perdana Menteri:
Essam Sharaf
3)
Ketua Dewan
Konstitusi: Farouk Sultan
Ø Uraian :
Mayoritas penduduk Mesir
menetap di pinggir Sungai Nil (sekitar 40.000 km²). Sebagian besar daratan
merupakan bagian dari gurun Sahara yang jarang dihuni.Mayoritas penduduk negara
Mesir adalah Islam
Mesir terkenal dengan
peradaban kuno dan beberapa monumen kuno termegah di dunia, misalnya Piramid
Giza, Kuil Karnak dan Lembah Raja serta Kuil Ramses. Di Luxor, sebuah kota di
wilayah selatan, terdapat kira-kira artefak kuno yang mencakup sekitar 65%
artefak kuno di seluruh dunia. Kini, Mesir diakui secara luas sebagai pusat
budaya dan politikal utama di wilayah Arab dan Timur Tengah.
Mesir berbentuk republik
sejak 18 Juni 1953, Mesir adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan
Indonesia. Mohamed Hosni Mubarak telah menjabat sebagai Presiden Mesir selama
lima periode, sejak 14 Oktober 1981 setelah pembunuhan Presiden Mohammed Anwar
el-Sadat. Selain itu, ia juga pemimpin Partai Demokrat Nasional. Perdana
Menteri Mesir, Dr. Ahmed Nazif dilantik pada 9 Juli 2004 untuk menggantikan Dr.
Atef Ebeid.
Kekuasaan di Mesir diatur dengan
sistem semipresidensial multipartai. Secara teoritis, kekuasaan eksekutif
dibagi antara presiden dan perdana menteri namun dalam prakteknya kekuasaan
terpusat pada presiden, yang selama ini dipilih dalam pemilu dengan kandidat
tunggal. Mesir juga mengadakan pemilu parlemen multipartai.
Pada akhir Februari 2005,
Presiden Mubarak mengumumkan perubahan aturan pemilihan presiden menuju ke
pemilu multikandidat. Untuk pertama kalinya sejak 1952, rakyat Mesir mendapat
kesempatan untuk memilih pemimpin dari daftar berbagai kandidat. Namun, aturan
yang baru juga menerapkan berbagai batasan sehingga berbagai tokoh, seperti
Ayman Nour, tidak bisa bersaing dalam pemilihan dan Mubarak pun kembali menang
dalam pemilu.
Pada akhir Januari 2011
rakyat Mesir menuntut Presiden yang sekarang Berkuasa Hosni Mubarak untuk
meletakan jabatannya. Hingga 18 hari aksi demonstrasi besar-besaran menuntut
Presiden Hosni Mubarak mundur, akhirnya pada tanggal 11 Februari 2011 Hosni
Mubarak resmi mengundurkan diri. Pengunduran diri Hosni Mubarak ini disambut
baik oleh rakyatnya, dan disambut baik oleh dunia Internasional.
Agama memiliki peranan besar
dalam kehidupan di Mesir. Secara tak resmi, adzan yang dikumandangkan lima kali
sehari menjadi penentu berbagai kegiatan. Kairo juga dikenal dengan berbagai
menara masjid dan gereja. Menurut konstitusi Mesir, semua perundang-undangan
harus sesuai dengan hukum Islam. Negara mengakui mazhab Hanafi lewat
Kementerian Agama. Imam dilatih di sekolah keahlian untuk imam dan di
Universitas Al-Azhar, yang memiliki komite untuk memberikan fatwa untuk masalah
agama.
90% dari penduduk Mesir
adalah penganut Islam, mayoritas Sunni dan sebagian juga menganut ajaran Sufi
lokal. Sekitar 10% penduduk Mesir menganut agama Kristen; 78% dalam denominasi
Koptik (Koptik Ortodoks, Katolik Koptik, dan Protestan Koptik).
Ø Fakta Situasi Terkini :
1)
Majelis rendah
di parlemen Mesir dengan suara bulat telah menyetujui sebuah teks deklarasi
bersama yang menyatakan bahwa Israel adalah musuh nomor satu di Mesir. Dalam deklarasi
bersama parlemen Mesir tersebut telah menyerukan pengusiran Duta Besar (Dubes)
Israel dan menghentikan total ekspor minyak ke Israel. Tujuh puluh tiga persen
dari responden mengatakan mereka menentang ekspor minyak ke Israel. Hanya
sembilan persen mengatakan mereka menyetujui Mesir memasok minyak mereka ke
Israel, dan 12 persen tidak memiliki pendapat/abstein.
2)
Al-Ikhwan
Al-Muslimun, kelompok Islam yang menguasai parlemen Mesir setelah runtuhnya
Husni Mubarak, diprediksi bakal maju dalam pemilihan kursi presiden, Juni
mendatang. Sikap itu diambil menyusul kekecewaan Al-Ikhwan terhadap deretan
nama bakal calon presiden yang mereka anggap tidak memenuhi syarat. Partai-partai
beraliran Islam sebagian besar memenangi pemilihan parlemen pertama Mesir setelah
jatuhnya Presiden Husni Mubarak. Komisi Pemilihan Umum Mesir, Sabtu (21/1),
mengatakan, Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), yang merupakan partai politik
milik Ikhwanul Muslimin, meraih 47,18% suara. Dengan perolehan itu, FJP akan
menguasai 235 kursi di Majelis Rakyat. Tempat kedua diduduki oleh kubu
konservatif, Partai Salafist al Nur dengan 121 kursi atau 25% suara. Sementara
partai beraliran liberal, Partai Wafd, meraih 36 kursi dan partai sekuler,
Koalisi Mesir, memiliki 33 kursi. Dengan hasil tersebut maka partai-partai
Islam menguasai sekitar dua per tiga parlemen. Ikhwanul Muslimin merupakan
organisasi yang dilarang di bawah pemerintahan Presiden Husni Mubarak.
Kemenangan mutlak ini membuat FJP sudah memutuskan seorang politisi seniornya,
Saad al-Katatni, untuk ditunjuk sebagai ketua Majelis Rakyat.
3)
Normalisasi
hubungan Iran dan Mesir setelah 3 dekade Iran dan Mesir tidak menjalin hubungan
diplomatik, bahkan terkesan adanya permusuhan di antara keduanya. Kubu
penentang normalisasi hubungan Iran dan Mesir terdiri atas dua kelompok.
Kelompok pertama adalah rezim Zionis Israel dan Amerika Serikat (AS) yang terus
berusaha mengganjal terjalinnya hubungan ini. Kelompok kedua adalah rezim-rezim
Arab non demokratik di bawah komando Arab Saudi. Para penguasa di negara-negara
ini merasa posisi mereka di kawasan terancam dengan terjalinnya hubungan Mesir
dengan Iran. Tentunya kedua kelompok itu berada di satu kubu yaitu kubu yang
menentang hubungan baik Kairo dan Tehran.
Sumber :
