PEMERINTAHAN DI TIMUR TENGAH (TUNISIA)

TUNISIA

Ø  Bentuk Pemerintahan              : Republik

Ø  Kepala Pemerintahan              :

1)      Presiden                      : Moncef Marzouki

2)      Perdana Menteri          : Beji Caid el Sebsi

Ø  Uraian                                     :

Tunisia mengalami revolusi besar-besaran setelah revolusi penggulingan mantan pemimpin diktator, Zine El Abidine Ben Ali. Ben Ali memerintah Tunisia selama 23 tahun berkat dukungan dari Amerika Serikat (AS). Setelah revolusi, sentimen anti Israel terus berkembang. Sentimen anti Israel dimulai pada akhir tahun 2010 dan berujung pada penggulingan rezim Ben Ali.

Setelah revolusi, Partai Al-Nahda memenangkan mayoritas kursi di majelis parlemen Oktober lalu. Revolusi Tunisia menandai dimulainya gelombang Kebangkitan Islam di seluruh Afrika Utara, hingga ke Timur Tengah. Beberapa negara bahkan telah mengarah pada perubahan politik kebangkitan Islam seperti di Mesir dan Libya.

Ø  Fakta Situasi Terkini               :

1)      Penolakan warga Tunisia terhadap seruan oleh kelompok Islam Salafi yang menginginkan Tunisia menjadi negara Islam.

2)      Pemimpin partai Islam Tunisia al-Nahda, Rashed Ghannouchi, secara resmi mengumumkan bahwa Tunisia  tidak akan pernah mengakui Israel sebagai negara.

Sumber                                    :

·         Tunisia

·         kaum sekuler tunisia tolak negara islam

·         partai islam tunisia tolak akui israel

PEMERINTAHAN DI TIMUR TENGAH (BAHRAIN)

BAHRAIN

Ø  Bentuk Pemerintahan              : Monarki konstitusional

Ø  Kepala Pemerintahan              :

1)      Raja                             : Hamad ibn Isa Al Khalifah

2)      Ratu                            : Sabika bint Ibrahim

3)      Perdana Menteri          : Khalifah ibn Sulman Al Khalifah

Ø  Uraian                                     :

Pemerintah Bahrain terjadi dalam kerangka monarki konstitusional. Dalam Pemerintah monarki konstitusional Bahrain, raja menunjuk seorang eksekutif dan legislatif bi-cameral dengan Kamar Deputi. Majelis rendah parlemen atau Majelis Nasional Bahrain dikenal sebagai Kamar Deputi yang memiliki 40 anggota.

Bahrain mengamalkan sistem dwi-perundangan yaitu Dewan Perwakilan dan Majelis Syura yang dipilih oleh raja. Hak politik kaum wanita di Bahrain mendapatkan satu kemajuan saat wanita diberi hak untuk memilih dan bertanding dalam pemilu nasional buat pertama kali pada pemilu tahun 2002. Walaupun tidak ada wanita terpilih dan mendapatkan kursi pada pemilihan yang didominasi oleh Shyah dan Sunni, sebagai kompensasinya enam orang calon wanita dilantik sebagai anggota dari Majelis Syura, sekaligus mewakili komunitas Yahudi dan Kristen yang terdapat disana.

Ø  Fakta Situasi Terkini               :

1)      Rakyat menginginkan adanya perubahan pemerintahan dan revolusi.

2)      Tiga kelompok oposisi Syiah di Bahrain berniat mendirikan negara republik.

3)      Oposisi Bahrain tuntut reformasi politik.

Sumber                                    :

·         Bahrain

·         Bahrain mayoritas Syiah

·         pengunjuk rasa tuntut perubahan pemerintahan bahrain

·         kerajaan bahrain diminta turun

·         bahrain protest

·         bahrain government

PEMERINTAHAN DI TIMUR TENGAH (YORDANIA)

YORDANIA

Ø  Bentuk Pemerintahan              : Monarki konstitusional

Ø  Kepala Pemerintahan              :

1)      Raja                             : Abdullah II

2)      Perdana Menteri          : Awn Shawkat Al-Khasawneh

Ø  Uraian                                     :

Akibat pengaruh dari negara-negara terutama negara barat yang begitu kental, maka keadaaan perkembangan negara Yordania pun sedikit banyak berhaluan liberalis-kapitalis. Namun dengan masyarakatnya yang mayoritas Islam, juga sistem pemerintahan Yordania di pengaruhi oleh ajaran atau paradigma / ideologi Islam.

Secara politik penambahan penduduk bangsa Palestina membawa pengaruh ganda terhadap kerajaan Yordania. Di satu pihak, ketidak puasan dan kekecewaan para penguasa terhadap keadaan mereka tidak saja ditujukan kepad Israel, Amerika dan Inggris tetapi juga kepada pemerintah Yordania. Akibatnya tumbuh oposisi terhadap pemerintahan Yordania.

Ø  Fakta Situasi Terkini               :

1)      Pemimpin sayap kanan Israel Aryeh Eldad telah mengajukan permohonan ke kedutaan Yordania di Tel Aviv di mana permohonan itu meminta raja Yordania untuk menyatakan negara Yordania untuk rakyat Palestina.

2)      Mendesak reformasi ekonomi dan turunnya pemerintahan Marouf Bakhit.

3)      Raja Yordania Abdullah II Senin melantik cabinet yang diberi tugas memperkenalkan reformasi politik.

Sumber                                    :

·         Yordania

·         sistem pemerintahan negara yordania

·         petisi yahudi meminta yordania deklarasikan diri

·         polisi massa pemerintah yordania serang demonstran

raja yordania lantik pemerintah baru

PEMERINTAHAN DI TIMUR TENGAH (QATAR)

QATAR

Ø  Bentuk Pemerintahan              : Monarki

Ø  Kepala Pemerintahan              :

1)      Emir                            : Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani

2)      Perdana Menteri          : Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani

Ø  Uraian                                     :

Qatar sampai saat ini tidak memiliki partai politik. Partisipasi politik rakyatnya disalurkan melalui Dewan Kotapraja yang dibentuk bulan Maret 1999. Rencana pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen diperkirakan akan menggunakan pemilihan langsung, bukan dengan memilih partai yang akan dibentuk sebelum diadakan pemilu tersebut.

Sesuai dengan UUD yang baru, sistem kekuasaan pemerintahan di Qatar adalah turun-temurun dalam Keluarga Al-Thani, dimana kekuasaan dialihkan dari Bapak kepada Anak yang telah diangkat sebelumnya menjadi Putra Mahkota.

Ø  Fakta Situasi Terkini               :

1)      Arab Saudi dan Qatar yang getol memusuhi pemerintahan Bashar Assad di Suriah dengan mendukung penuh kelompok bersenjata sejatinya menjadi pelaksana kebijakan Amerika Serikat dan Rezim Zionis Israel untuk mengobrak-abrik stabilitas kawasan Timur Tengah.

Sumber                                    :

·         http://www.kemlu.go.id/doha/Pages/CountryProfile.aspx?l=id

·         http://rismandukhan.multiply.com/journal/item/19/Mengenal_Lebih_Jauh_ttg_Qatar_Peluang_Kerja_bagi_TKI_Profesional_Skill_Worker_bag-2?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem

·         http://www.acehtraffic.com/2012/02/koalisi-arab-saudi-qatar-as-dan-israel.html

PEMERINTAHAN DI TIMUR TENGAH (PALESTINA)

PALESTINA

Ø  Bentuk Pemerintahan              : Semipresidensial (demokrasi parlementer)

Ø Kepala Pemerintahan              :

1)      Presiden                      : Mahmoud Abbas

2)      Perdana Menteri          : Ismail Haniyeh

Ø Uraian                                     :

Pada saat ini daerah Palestina terbagi menjadi dua entitas politik: daerah negara (Palestina terjajah) Israel dan daerah Otoritas Nasional Palestina, yaitu sebagian besar Tepi Barat dan seluruh Jalur Gaza.

Sebagian besar negara di dunia termasuk negara negara anggota OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, dan ASEAN telah mengakui keberadaan negara Palestina. Wilayah Palestina saat ini terbagi menjadi dua entitas politik. Yaitu Wilayah Pendudukan Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Deklarasi Kemerdekaan Palestina dinyatakan pada 15 November 1988 di Aljir oleh Dewan Nasional Palestina.

Otoritas Nasional Palestina atau Palestina merupakan sebuah negara yang berbentuk Republik Parlementer. Berbeda dengan kebanyakan negara di dunia yang mengumumkan kemerdekaannya setelah memperoleh Konsesi Politik dari negara penjajah, Palestina mengumumkan eksistensinya bukan karena mendapat konsesi politik dari negara lain, melainkan untuk mengikat empat juta kelompok etnis dalam satu wadah, yaitu negara Palestina. Dalam pengumuman itu ditetapkan pula bahwa Yerusalem Timur (akan) dijadikan ibu kota negara.

Secara de jure, Kepala negara yang berkuasa saat ini masih dalam persengketaan antara Presiden Mahmoud Abbas dari Faksi Fatah dan Ketua Dewan Legislatif Palestina Aziz Duwaik. Namun, secara de facto, otoritas Palestina di bawah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas hanya menguasai wilayah Tepi Barat.

Ø Fakta Situasi Terkini               :

1)      Sampai 18 Januari 2012, 129 (66,8%) dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Negara Palestina. Banyak negara yang tidak mengakui Negara Palestina tetap mengakui PLO sebagai "wakil rakyat Palestina". Selain itu komite eksekutif PLO diberdayakan oleh PNC untuk melakukan fungsi pemerintah dari Negara Palestina.

2)      Kurangnya momentum mengenai perdamaian dengan Israel serta berbagai masalah pendanaan telah membuat proses bagi berdirinya negara Palestina terancam.

Sumber                                    :

·         http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Palestina

·         http://id.wikipedia.org/wiki/Palestina

PEMERINTAHAN DI TIMUR TENGAH (OMAN)

OMAN

Ø  Bentuk Pemerintahan              : Kesultanan (monarki mutlak dengan syariat Islam)

Ø  Kepala Pemerintahan              :

1)      Sultan                          : Qaboos bin Said al Said

2)      Wakil perdana menteri: Fahd bin Mahmoud al Said

Ø  Uraian                                     :

Oman adalah sebuah monarki mutlak, di mana Sultan Oman menjalankan kewenangan paripurna, meskipun demikian parlemen memiliki beberapa kekuasaan legislatif dan pengawasan. Sekitar 75% dari populasi terdiri dari Ibadhi , suatu bentuk Islam berbeda dari denominasi Sunni dan Syiah, 24% Muslim Sunni dan Shiia membentuk sisanya 1% dari populasi Omani.

Ø  Fakta Situasi Terkini               :

1)      Kerusuhan politik di Timur Tengah Menyebar ke Oman

Sumber                                    :

·         http://id.wikipedia.org/wiki/Oman

·         http://www.infoplease.com/ipa/A0107856.html%3Fpageno%3D2&usg=ALkJrhit0d8jqAM_YlhMJeyz4awHP2mlfQ

PEMERINTAHAN DI TIMUR TENGAH (ARAB SAUDI)

ARAB SAUDI

Ø  Bentuk Pemerintahan              : Kerajaan (Monarki Mutlak Islam)

Ø  Kepala Pemerintahan              :

1)      Raja                             : Abdullah bin Abdulaziz al-Saud

2)      Pangeran                     : Nayef bin Abdul Aziz Al Saud

Ø  Uraian                                     :

Arab Saudi ialah negara dengan bentuk negara monarki absolut. Sistem pemerintahan Arab Saudi yaitu negara Islam yang berdasarkan syariah Islam dan Al Qur’an. Kitab Suci Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan konstitusi Arab Saudi. Pada tahun 1992 ditetapkan Basic Law of Government yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah serta warga negara.

Arab Saudi dipimpin oleh seorang raja yang dipilih berdasarkan garis keturununan atau orang yang diberi kekuasaan langsung oleh raja. Hal ini berdasarkan pasal 5 Basic Law of Government yang menyatakan kekuasaan kerajaan diwariskan kepada anak dan cucu yang paling mampu dari pendiri Arab Saudi, Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud, dimana raja merangkap perdana menteri dan anglima tinggi angkatan bersenjata Arab Saudi.

Ø  Fakta Situasi Terkini               :

1)      Ribuan orang terbantai di negara-negara muslim di wilayah Arab. Rejim Saudi hanya menyuruh para Syeikh-nya untuk berdoa untuk umat Islam, dan masyarakatnya dianjurkan untuk mengumpulkan dana bantuan yang disebarkan ke seluruh dunia, utamanya untuk pembangunan masjid.

2)      Saudi menggandeng Inggris untuk sama-sama memberantas gerakan Ikhwan di negaranya itu.

Sumber                                    :

·         http://id.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi

·         http://diharjaangga.blogspot.com/2010/05/politik-pemerintahan-arab-saudi.html

·         http://ladjunewsonline.blogspot.com/2012/02/9-fakta-unik-tentang-negara-arab-saudi.html

PEMERINTAHAN DI TIMUR TENGAH (YAMAN)

YAMAN

Ø  Bentuk Pemerintahan              : Kesatuan Republik Presidensiil

Ø  Kepala Pemerintahan              :

1)      Presiden                      : Ali Abdullah Saleh

2)      Pejabat Presiden          : Abd Rabbuh Mansur al-Hadi

3)      Perdana Menteri          : Mohammed Basindawa

Ø  Uraian                                     :

Sebelum 17 tahun yang lalu terbagi menjadi dua negara, yaitu: Yaman Selatan yang beribukota di Aden dan Yaman utara yang beribukota Sana’a. Pada tahun 1995 dua negara ini bersatu dan sepakat untuk mendirikan pusat pemerintahan di Sana’a hingga sekarang.

Ø  Fakta Situasi Terkini               :

1)      Menyerukan revolusi di wilayah Yaman selatan.

2)      Kelompok Islam di Yaman mendesak penegakan Syariat atau hukum Islam di negara tersebut di tengah maraknya demonstrasi dan kerusuhan di Yaman.

3)      Kondisi di Yaman memang tampak memburuk akhir-akhir ini, demonstrasi anti-pemerintahan pecah di negara tersebut, Al Qaeda menguasai beberapa wilayah di Yaman, harga melonjak, rakyat sengsara dan lainnya. Gerakan-gerakan oposisi pun bermunculan, berupaya menggantikan rezim yang berkuasa demi menciptakan perdamaian di Yaman.

Sumber                                    :

·         http://id.wikipedia.org/wiki/Yaman

·         http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/02/24/82874/Tentara-Yaman-Tembak-Mati-Aktivis/7

·         http://international.okezone.com/read/2011/08/25/412/496347/yaman-didesak-implementasikan-negara-islam

PEMERINTAHAN DI TIMUR TENGAH (LEBANON)

 LEBANON

Ø  Bentuk Pemerintahan              : Republik

Ø  Kepala Pemerintahan              :

1)      Presiden                : Michel Suleiman

2)      Perdana Menteri    : Najib Mikati

Ø  Uraian                                     :

Lebanon adalah sebuah republik demokratis parlementer, yang memberlakukan sebuah sistem khusus yang dikenal sebagai konfesionalisme. Sistem ini, yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa konflik sektarian akan dapat dihindari, berupaya untuk secara adil mewakili distribusi demografis aliran-aliran keagamaan dalam pemerintahan. Karena itu, jabatan-jabatan tinggi dalam pemerintahan disediakan untuk anggota-anggota kelompok-kelompok keagamaan tertentu. Misalnya, Presiden Lebanon, haruslah seorang Kristen Katolik Maronit, Perdana Menteri seorang Muslim Sunni, Wakil Perdana Menteri seorang Kristen Ortodoks, dan Ketua Parlemen seorang Muslim Syi'ah. Pembagian ini merupakan hasil dari persetujuan tidak tertulis tahun 1943 antara Presiden (Maronit) dan Perdana Menteri waktu itu (Sunni) dan baru diformalkan dengan konstitusi pada tahun 1990.

Kecenderungan ini berlanjut dalam distribusi ke-128 kursi parlemen yang dibagi dua antara Muslim dan Kristen. Sebelum 1990, rasionya adalah 6:5, yang menguntungkan orang Kristen. Namun, Persetujuan Taif, yang mengakhiri perang saudara 1975-1990, menyesuaikan rasio itu untuk memberikan representasi yang sama bagi para pemeluk dari kedua agama tersebut.

Ø  Fakta Situasi Terkini               :

1)      Lebanon terancam perang saudara Sunni-Syiah. Dikarenakan jatuhnya PM Saad Hariri dari kelompok sunni digantikan Najib Mikati dari kelompok syiah.

Sumber                                    :

·         http://id.wikipedia.org/wiki/Lebanon

·         http://politik.kompasiana.com/2011/01/29/lebanon-terancam-perang-saudara-sunni-syiah/