KEMAJUAN EKONOMI DAN DEMOKRASI

"Bangsa Indonesia telah memilih jalur demokrasi untuk membangun negara ini. Pilihan itu adalah benar. Selanjutnya, dengan menarik pelajaran dari pengalaman sendiri dan pengalaman negara-negara lain yang mengikuti jalur ini, bangsa Indonesia memperoleh gambaran mengenai jalan yang kemungkinan akan dilalui ke depan." (Prof. Boediono, 24, Februari, 2007)

Apakah terbukti ekonomi liberal mendukung demokrasi. Kenapa perubahan ekonomi dapat mendorong perubahan rezim ?. Dalam menjawab persoalan seperti ini, penulis akan menggunakan pemaparan dari Prof. Boediono yang saat pengukuhan guru besarnya menyampaikan makalah ilmiahnya berjudul Dimensi Ekonomi-Politik Pembangunan Indonesia.

Prespektif liberal menganggap ekonomi dunia adalah faktor-faktor yang dapat menguntungkan pada pembangunan ekonomi yang interdependensi, serta keterkaitan ekonomi yang maju dan ekonomi yang kurang berkembang akan cenderung berpihak pada yang kurang berkembang.

Aliran liberalisme menganggap bahwa ekonomi dunia yang interdepensi berdasar perdaganagan bebas, spesialisasi dan divisi tenaga kerja internasional mendorong pembangunan domestik. Perdagangan dapat menjadi "mesin pertumbuhan dan negara kurang berkembang mendapat modal, tekhnologi, dan masuk kedalam pasar dunia.

Dalam hal tersebut Prof. Boediono menambahkan, pada tahap awal faktor ekonomi sangat menentukan pelaksanaan demokrasi. Kemungkinan kegagalan demokrasi sangat tinggi pada tingkat penghasilan per kapita rendah dan secara progresif akan menurun dengan kenaikan penghasilan.

"Apabila kita hitung, tahun 2006 penghasilan per kapita Indonesia diperkirakan sekitar 4.000 dolar AS, sedangkan batas kritis bagi demokrasi sekitar 6.600 dolar AS. Kita belum dua pertiga jalan menuju batas aman bagi demokrasi" ucapnya.

Sejumlah studi empiris lain, terutama oleh para ekonom menyimpulkan, demokrasi bukan penentu utama prestasi ekonomi. Bagi negara-negara berpenghasilan rendah, penegakan hukum lebih menentukan kinerja ekonomi daripada demokrasi.

Apabila kesimpulan ini benar, lanjut Prof. Boediono, maka negara-negara berpenghasilan rendah dapat memacu pertumbuhan ekonominya, meskipun mereka belum siap menerapkan demokrasi, asalkan dapat memperbaiki penegakan hukum. "Tetapi, seperti yang saya singgung tadi, dengan meningkatnya kemakmuran, demokrasi akan makin 'diminta' oleh masyarakat".

Ekonomi Politik (Part I)

Pendekatan ekonomi politik adalah suntesa yang memadukan ilmu politik dengan ilmu ekonomi ke dalan suatu kerangka anlisa yang menyeluruh. Suatu kerangka pemikiran yang berusaha untuk memajukan kesejahteraan negara, dimana politik tidak dipisahkan dari ekonomi. Ada yang berpandangan bahwa pendekatan ekonomi politik sebagai suatu teori yang berbicara tentang segi-segi politik dari perubahan ekonomi. Pendeketan ekonomu politik adalah pendekatan Neo-Marxis, dimana mereka menganggap politik sebagai akibat proses-proses produksi.

Hubungan ilmu ekonomi dan ilmu politik dipisahkan karena:

1. Para teoritis liberal menolak konsep lamsa tentang ilmu politik dan ilmu ekonomi, bahwa sistem ekonomi: produksi, distribusi dan konsumsi berdasarkan hukum alam.

2. Sistem politik: kekuasaan, pengaruh dan pembutan kebijakan politik tidak sesuai hukum alam, politik tergantung kepentingan sendiri.

Madzab Liberal (keberhasilan individu itu tergantung dari individu itu sendiri), dalam pandangan aliran ini peranan dan campur tangan negara dalam bidang ekonimi hendaknya diminimalisir dengan menyerahkan pada pasar.

Madzab Sosialisme berpendapat tentang pentingnya peranan pemerintah dalam bidang ekonomi pada batas tertentu. Campur tangan ini diperlukan untuk mengamankan kepentingan nasional. Suatu ekonomi yang seimbang dan tatanan yang adil hanya akan terwujud kija negara ikut bermain dan melakukan berbagau regulasi serta campur tangan dalam ekonomi.

Madzab Ketergantungan yaitu pemikiran-pemikiran yang dikemukakannya melahirkan suatu teori determinisme tertentu dalam pembangunan yang kebanyakan bersumber dari teori-teori Marxis. Menurut pemikiran dependencia, perekonomian negara-negara berkembang (miskin) ditentukan oleh pengembangan dan peluasan perekonomian negara-negara kaya. Jadi menurut madzab ini, ketimpangan pembangun yang terjadi antara negara maju dengan negara berkembang disebabkan karena ketidakadilan struktur yang ada yang sengaja siciptakan negara-negara maju.

Madzab Reformis, mereka lebih bersikap internasionalis dalam mengedepankan gagasan perlunya suatu tatanan ekonomi dunia yang lebih adil. Berusaha menciptakan suatu tatanan baru untuk mengatur hubungan ekonomu sehingga negara-negara berkembang bisa memperoleh hasil yang adil dari perdagangan luar negeri.

Kebijakan ekonomi merupakan hasil dari suatu proses bergaining yang berbeda sehinggan melahirkan konflik yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang berbeda itu.

Tiga sistem yang dapat digunakan untuk memahami sifat ekonomi internasional:

1.Sistem Barat, mencakup ekonomi pasar yang telah maju, yaitu Amerika Utara, Eropa Barat dan Jepang.

2.Sistem hubungan Utara-Selatan, yakni hubungan antara ekonomi pasar yang sudah maju dengan Dunia Ketiga, yaitu Afrika, Asian dan Amerika Latin

3.*halamannya hilang satu ini, gatau deh mau nulis apa :(*

Pertanian, khusunya subsektor pangan sangat menentukan kestabilan negara. Jika pertaniannya memuaskan, makan rezim pemerintahan itu akan bertahan. Kebijakan pembangunan ekonomu, khusunya yang ditujukan untuk petani dikawasan pedesaan sering berhadapan dengan kendala serius karena kurangnya pemahaman para pengambil keputusan tentang fakta-fakta yang berkembang dikawasan itu. Pertumbuhan perekonomian yang baik jika telah ada komitmen pemerintah yang kuat dan faktor eksternal (kemajuan teknologi).

Kegagalan penanganan kebijakan pertanian adalah sebagaimana dipaparkan oleh Robert H Bates dalam studinya tentang teori salah urus dalam pengelolaan bidang pertanian di Afrika. Studi ini kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul Markets and States in Tropical Afrika: The Poltical Basis of Agricultural Policiesc. Menurut Bates kebijan pertanian yang diterapkan oleh banyak pemerintah Afrika telah menyebabkan kemerosotan produksi angan benua itu. Kebijakan dibanyak negara Afrika telah menyebabkan mekanisme pasar tidak berfungsi secara efektif, yaitu: harga yang dibayarkan pada petani produsen jauh dibawah harga pasar, sebagian besar subsidi input pertanian dinikmati oleh petani kaya dan harga produk manufaktur sangat mahal dibandiing barang pertanian.

Dalam kaitan ini Bates kemudian menekankan gagasannya sebagai berikut:

1.Sumberdaya yang diperoleh dari badan pemasaran pemerintah diberikan kepada kelompok-kelompok kuat seperti elit politik, industrialis kota dan para birokrat pemerintah yang mengelolah pasar pertanian

2.Harga produk pertanian ditekan rendah demi memenuhi kepentingan konsumen kota yang secara politik sulit dikendalikan

3.Pemerintah melindungi industri kota yang tidak efisien dari persaingan.

Konsetelasi perdagangan dunia daling kait mengait dengan aspek aspek pereokonomian pada ummnya, seperti: investasi, produksu, keuangan atau moneter serta nilai tukar atau kurs antar mata uang. Selanjutnya kalau kita kaji lebih jauh perekonomian dunia dewasa inu juga semakin menyatu lewat berbagau kerjasama dibidang investasi, produksi dan terutama perdagangan.