KEMAJUAN EKONOMI DAN DEMOKRASI

"Bangsa Indonesia telah memilih jalur demokrasi untuk membangun negara ini. Pilihan itu adalah benar. Selanjutnya, dengan menarik pelajaran dari pengalaman sendiri dan pengalaman negara-negara lain yang mengikuti jalur ini, bangsa Indonesia memperoleh gambaran mengenai jalan yang kemungkinan akan dilalui ke depan." (Prof. Boediono, 24, Februari, 2007)

Apakah terbukti ekonomi liberal mendukung demokrasi. Kenapa perubahan ekonomi dapat mendorong perubahan rezim ?. Dalam menjawab persoalan seperti ini, penulis akan menggunakan pemaparan dari Prof. Boediono yang saat pengukuhan guru besarnya menyampaikan makalah ilmiahnya berjudul Dimensi Ekonomi-Politik Pembangunan Indonesia.

Prespektif liberal menganggap ekonomi dunia adalah faktor-faktor yang dapat menguntungkan pada pembangunan ekonomi yang interdependensi, serta keterkaitan ekonomi yang maju dan ekonomi yang kurang berkembang akan cenderung berpihak pada yang kurang berkembang.

Aliran liberalisme menganggap bahwa ekonomi dunia yang interdepensi berdasar perdaganagan bebas, spesialisasi dan divisi tenaga kerja internasional mendorong pembangunan domestik. Perdagangan dapat menjadi "mesin pertumbuhan dan negara kurang berkembang mendapat modal, tekhnologi, dan masuk kedalam pasar dunia.

Dalam hal tersebut Prof. Boediono menambahkan, pada tahap awal faktor ekonomi sangat menentukan pelaksanaan demokrasi. Kemungkinan kegagalan demokrasi sangat tinggi pada tingkat penghasilan per kapita rendah dan secara progresif akan menurun dengan kenaikan penghasilan.

"Apabila kita hitung, tahun 2006 penghasilan per kapita Indonesia diperkirakan sekitar 4.000 dolar AS, sedangkan batas kritis bagi demokrasi sekitar 6.600 dolar AS. Kita belum dua pertiga jalan menuju batas aman bagi demokrasi" ucapnya.

Sejumlah studi empiris lain, terutama oleh para ekonom menyimpulkan, demokrasi bukan penentu utama prestasi ekonomi. Bagi negara-negara berpenghasilan rendah, penegakan hukum lebih menentukan kinerja ekonomi daripada demokrasi.

Apabila kesimpulan ini benar, lanjut Prof. Boediono, maka negara-negara berpenghasilan rendah dapat memacu pertumbuhan ekonominya, meskipun mereka belum siap menerapkan demokrasi, asalkan dapat memperbaiki penegakan hukum. "Tetapi, seperti yang saya singgung tadi, dengan meningkatnya kemakmuran, demokrasi akan makin 'diminta' oleh masyarakat".

Teori Pembangunan Ekonomi

Teori pembangunan ekonomi muncul dan berkembang pesat pada awal dasawarsa 1950-an, sebagai salah satu upaya menjawab keterbelakangan ekonomi dan pembangunan bangsa-bangsa yang baru merdeka secara meluas di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Tokoh-tokoh yang mengemukakan teori pembangunan seperti Profesor Rostow, Gerald M.Meir, Henry J.Bruton, Robert e Baldwin, Schumpter, Ragnar Nurske, talcott person, Syzmon Chodak, Huntington dan lain-lain. Pada umumnya para tokoh ini menggali hubungan antar faktor ekonomi dan faktor politik dalam pembangunan ekonomi yang saling terkait dan tidak terpisahkan.

Hubungan kuat antara ekonomi dan politik dapat dilihat dengan adanya penguasa yang menentukan arah sistem politik dalam kelembagaan masyarakat yang mempermudah pembangunan ekonomi dan pengusaha membuat perencanaan sistemik bagi proses pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam pembangunan teori ini penulis menggunakan analisa teori yang dikemukakan oleh Syzmon Chodak yang melibatkan lima pendekatan dalam melaksanakan teori pembangunan ekonomi.

1. Teori pembangunan berupa evolusi
2. Teori pembangunan yang menekankan proses menuju pada saling ketergantungan  (interdependensi)
3.  Teori motivasi yang mendorong aktivitas pembangunan
4. Teori tentang aspek-aspek tertentu dari proses pembangunan masyarakat, seperti: pembangunan ekonomi dan pembangunan politik
5. Teori tentang proses pembangunan ekonomi sepert teori modernisasi.

Dari pemaparan teori yang dikemukakan oleh Chodak, pendekatan inilah yang harus digunakan negara-negara berkembang dalam mencapai pembangunan ekonomi yang maju.

Dalam teori pembangunan ini perspektif liberal mengungkapkan pendapatnya bahwa ekonomi dunia merupakan faktor yang menguntungkan dalam pembangunan ekonomi interdependensi. Liberalis beranggapan bahwa ekonomi yang interdependensi berdasarkan perdagangan bebas, karena perdagangan dapat menjadi "mesin pertumbuhan" ekonomi suatu negara.

Liberalis sadar bahwa kemajuan ekonomi tidak seragam dalam ekonomi domestik maupun ekonomi internasional, namun liberalis percaya bahwa kemajuan ekonomi di masa depan dapat mengarah pada persamaan tingkat ekonomi. Sebagai yang di ungkapkan oleh Adam Smith bahwa hal tersebut dapat terjadi dengan adanya intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar. Dalam konsep ekonomi politik yang modern saat ini tidak mungkin mengabaikan unsur pemerintah dalam melakukan kebijakan ekonomi interdependensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.